WAKAPOLRESTA BARELANG MENJABAT KASATGAS BANSOS KOTA BATAM

17

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Satgas Bansos telah dibentuk Polresta Barelang sebagai tindaklanjut penandatanganan MoU antara Kapolri dengan Kemensos RI tentang pengawasan penyaluran bansos.

Pembentukan satgas bansos yang dipimpin oleh Wakapolresta Barelang AKBP Muji Supriyadi,  S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kasatgas Kota Batam ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam penyerahan dana bantuan sosial tersebut kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna mengantisipasi terjadinya penyelewengan mulai dari pendistribusian hingga pendataan klasifikasi penerima bantuan. Hal tersebut dikatakan Wakapolresta Barelang disaat pembentukan satgas yang dilakukan di ruang Vicon lantai 3 Polresta Barelang, Senin (29/1/2019).

Dalam nota kesepahaman diatur tentang keikutsertaan Polri bersama pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan pembagian bansos kepada masyarakat kurang mampu yang ada di tiap-tiap daerah di Indonesia.

Dalam satgas Bansos ini ada empat satuan fungsi utama menopang keberhasilan, diantaranya sosialisasi dan pendataan ke masyarakat, pengamanan pendistribusian bansos, manajemen media dan terakhir penegakan hukum.

Wakapolresta Barelang AKBP Muji Supriyadi, S.H., S.I.K., M.H., Selasa (29/1/2019) menyampaikan terbentuknya satgas ini adalah sebagai tindaklanjut dari terlaksananya nota kesepahaman antara Kapolri dan Menteri Sosial pada 11 Januari 2019.

“Jadi kita Polri dilibatkan dalam melakukan pengamanan dan bantuan hukum terkait program Bansos tersebut,” jelasnya

Ditambahkannya, untuk Polresta Barelang sendiri sudah melaksanakan vicon, dan kemudian ditindaklanjut dengan dibentuknya satgas pada masing-maaing satuan fungsi yang mengawaki. Pembentukan satgas ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, ada beberapa potensi kerawanan dan penyimpangan dalam penyaluran dana bansos. diantaranya, masih terdapatnya beberapa wilayah yangf belum melaksanakan update data penerima bansos, sehingga berdampak pemberian dana bansos yang tidak tepat sasaran serta konflik sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam nota kesepahaman tersebut tertuang bila Polri hanya pengamanan, pendampingan dan penegakan hukum.

Sementara Kemensos yang memiliki program pemerintah ini diantaranya pembagian beras sejahtera (Rastra) dan rumah tidak layak huni (Rutilahu), juga serta beberapa program lainnya dalam Bansos 2019 .

“Sekecil apapun akan ditindak apabila ada penyelewengan, ini tidak main-main dananya seluruh Indonesia yang dikucurkan pemerintah sangat besar dan lebih besar dari tahun sebelumnya yakni Rp 54 triliun se-Indonesia,” tegasnya.

Soalnya, saluran program ini bertujuan untuk membantu masyarakat, sehingga jangan sampai ada pihak yang coba-coba melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.